Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Munchen/Man

Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan jamaah umroh asal tanah air. Menyikapi hal itu, Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera merespon hilangnya vaksin meningitis dari peredaran.

“Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mencari jalan keluar terhadap kekosongan vaksin meningitis untuk kebutuhan haji dan umroh,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin  Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/9/2022).

Sebelumnya, pada rapat tersebut, beberapa Anggota Dewan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelangkaan vaksin yang terjadi. Anggota Komisi XI DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta BPOM untuk segera melakukan mitigasi masalah yang terjadi mengingat kebutuhan vaksin yang cukup tinggi dan dampaknya pada masyarakat yang akan melakukan ibadah, khususnya umrah dalam jangka waktu dekat.

“Badan POM mesti ikut juga memikirkan bagaimana solusinya. Cara mengatasi ini, contoh misalnya kayak kemarin vaksin Covid-19, Badan POM kan ikut mencari produsen-produsen yang bisa memproduksi dan menyiapkan ini (vaksin) ke kita, Masalahnya, soal meningitis ini Pemerintah Saudi itu ketat, kalau enggak di Vaksin Meningitis, enggak boleh mendarat. Itu jadi problem. Maka, karena itu jangan sampai kebutuhan umat terkait persoalan spiritualitas begini malah kita tidak pikirkan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan Anggota dan Pimpinan Komisi IX DPR RI, Kepala Badan POM Penny K. Lukito menjelaskan bahwa berdasarkan data BPOM hanya ada dua pemegang izin edar vaksin meningitis yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah Biofarma yang telah berkomitmen akan melakukan impor pada Oktober mendatang. 

“Selain memberikan izin edar kami nanti akan load release tapi apapun juga load release terkait dengan dokumen-dokumen yang diberikan ke kami. Dan belum ada dokumen apapun yang diterima dari biofarma untuk mendapatkan load release, artinya ya kalau mereka komitmennya belum keluar ya mereka belum punya datanya juga diberikan ke kami sehingga kami bisa memberikan load release,” jelas Penny. (uc/sf)